Putusan Perkara Pelanggaran Lalulintas (Tilang) Pengadilan Negeri So’E tanggal 23 Januari 2026
23 Januari 2026 | by PTIP
Silahkan klik selengkapnya untuk melihat Informasi Putusan Perkara Pelanggaran Lalulintas (Tilang) Pengadilan Negeri So’E tanggal 23 Januari 2026.
Rapat Bulanan Pengadilan Negeri So'E
05 Desember 2025 | by PTIP
Kegiatan rapat bulanan Pengadilan Negeri So'E bulan November 2025 dilaksanakan pada hari Jumat, 05 Desember 2025.
Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri So'E dan dihadiri oleh para Hakim dan seluruh Pegawai Pengadilan Negeri So'E dengan pembahasan laporan pengawasan, laporan hasil tindak lanjut pengawasan, penyampaian masukan atau saran, dilanjutkan dengan Evaluasi oleh Pimpinan terhadap penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Displin, PERMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan dan PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengaduan.
Pertemuan Rutin Sarasehan Interaktif Badan Peradilan Umum EPS-12
02 Desember 2025 | by PTIP
So'E, 02 Desember 2025.
Ketua, Wakil Ketua, beserta para Hakim Pengadilan Negeri So'E mengikuti zoom meeting Pertemuan Rutin dan Sarasehan Interaktif Badan Peradilan Umum (Perisai Badilum) Episode ke-12.
Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Panitera Pengganti PN So'E
28 November 2025 | by PTIP
So’E, 28 November 2025. Bertempat di Aula Mutis Pengadilan Negeri So’E, Ketua Pengadilan Negeri So’E, Bapak Gustav Bless Kupa, S.H mengambil sumpah jabatan dan melantik Ibu Merlyn Alberska Laitera, S.H dan Ibu Junita Timungtang, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri So’E Kelas II.
Panggilan Kepada Pihak yang tidak diketahui Alamatnya
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Perpustakaan Online Pengadilan Negeri So'E
Lebih Mudah Mencari Buku-Buku di Perpustakaan Pengadilan Negeri So'E.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Mekanisme Permohonan dan Pelaksanaan Eksekusi Riil
Berikut ini Mekanisme Permohonan dan Pelaksanaan Eksekusi Riil berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri.
Bekerja dengan Segenap Hati, Melayani Sampai Tuntas