Briefing Mingguan PN So'E
07 September 2026 | by PTIP
Senin, 07 September 2026. Pengadilan Negeri So'E kembali melakukan Kegiatan Briefing Mingguan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri So'E dan dihadiri oleh para Hakim dan seluruh Pegawai Pengadilan Negeri So'E.
.
Apel Pagi Bersama PN So'E
07 September 2026 | by PTIP
Senin, 07 September 2026. Bertindak sebagai Pembina Apel, Wakil Ketua Pengadilan Negeri So'E, Bapak Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum. memimpin Apel Pagi bersama di halaman kantor Pengadilan Negeri So'E.
Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan, Pembinaan dan Assessment Sertifikasi Mutu Peradilan dan Tangguh (AMPUH)
31 Agustus 2026| by PTIP
So'E, 31 Agustus 2026. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan, Pembinaan dan Assessment Sertifikasi Mutu Peradilan dan Tangguh (AMPUH) oleh Pengadilan Tinggi Kupang. Kegiatan dipimpin oleh YM. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Bapak Dr. I Made Sukadana, S.H., M.H. dan dilanjutkan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan pada tiap bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
Pertemuan Rutin Sarasehan Interaktif Badan Peradilan Umum (Perisai Badilum) Episode ke-17
31 Agustus 2026 | by PTIP
So'E, 31 Agustus 2026. Ketua, Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera beserta staf Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E mengikuti zoom meeting Pertemuan Rutin Sarasehan Interaktif Badan Peradilan Umum (Perisai Badilum) Episode ke-17 oleh narasumber Bapak Muhammad Tanziel Aziezi Direktur Eksekutif LeIP dan Bapak Dr. Eko Riyadi S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Panggilan Kepada Pihak yang tidak diketahui Alamatnya
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Perpustakaan Online Pengadilan Negeri So'E
Lebih Mudah Mencari Buku-Buku di Perpustakaan Pengadilan Negeri So'E.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Mekanisme Permohonan dan Pelaksanaan Eksekusi Riil
Berikut ini Mekanisme Permohonan dan Pelaksanaan Eksekusi Riil berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri.
Bekerja dengan Segenap Hati, Melayani Sampai Tuntas